Selasa, 01 November 2016

Komunikasi Politik

KAPITA SELEKTA
KAMIS, 27 OKTOBER 2016
TUGAS 6 - KELAS C
CRISTINA MARGARETTA (915120128)
YOVINA SUSANTI SUHANDRI (915120035)

Komunikasi Politik Menurut Para Ahli

Menurut Maswadi Rauf, Pengertian Komunikasi Politik adalah sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan pollitik dan sebagai kegiatan ilmiah.
Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial, sedangkan komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.
Sedangkan menurut Astrid S. Soesanto mengemukakan pengertian komunikasi politik yang hampir diwarnai kajian ilmu hukum. Pengertian Komunikasi Politik ialah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.
Dari kata “Mengikat” dan “sanksi” memberi isyarat bahwa disiplin ilmu hukum telah memperkaya formulasi pengertian komunikasi politik yang diungkapkan oleh Astrid, karena kedua kata tersebut adalah terminologi yang biasa digunakan dalam kajian ilmu hukum.

Model Komunikasi Politik
1.     Model Interaksional
Model ini memiliki ciri nonsismetik,nonlinear,dan kualitatif yang lebih menekankan kepada penafsiran atas pesan atau prilaku orang lain dalam berkomunikasi. Yang mengembangkan potensi manusiawi melalui interaksi sosial, dimana melalui pengambialan peran orang lain, diri berkembang melalui interaksi dengan orang lain,keluarga,teman hingga lingkungan luas dengan harapan terjadi interplay yang di namis antara komunikator dengan yang mendengarkan, karena terlebih dahulu mengambil peran sebagai orang lain.

2.    Model Aristoteles
Model aristoteles adalah model komunikasi politik yang lebih menekankan kepada pidato untuk mempengaruhi orang lain atau yang biasa di sebut komunikasi publik. Proses komunikasi dengan model ini terjadi ketika pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah maindsate atau perilaku mereka. Sehingga terjadi komunikasi yang dinamis antar pemerintah dan masyarakat

3.    Model Harold Laswell
Model komunikasi ini berupa ungkapan verbal
·         Siapa
·         Mengatakan apa
·         Melalui saluran apa
·         Kepada siapa
·         Dengan akibat apa

Di sini di tekankan terhadap bentuk penyampaian komunikasi politik dari sang moderator, karena menurut laswell, penyampaian pesan bisa berakibat baik ataupun negatif itu tergantung dari cara penyampaiannya.


Beberapa Pandangan Politik
1.     Politik adalah usaha yang di tempuh oleh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama
2.    Politik adalah sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mempertahankan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dan masyarakat
3.    Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang di anggap penting
4.    Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan

Fungsi Komunikasi Politik
Dari paparan di atas maka dapat kita simpulakan bahwa komunikasi politik berfungsi sebagai strategi untuk menyempaikan pesan politik pemerintahan terhadap masyarakat

Agar terjadi persamaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah dengan harapan terjadinya hubungan yang harmonis dan dinamis antara pemerintahan dan masyarakat yang di pimpinnya.

Komunikasi Politik dalam PILKADA

Istilah partai politik muncul pada abad IXX berbarengan dengan makin berkembangnya lembaga perwakilan, meningkatnya frekuensi pemilihan umum, meluasnya pemahaman,  partisipasi dan hak politik rakyat pada pemilu. Kecuali Amerika Serikat tahun 1850, tidak satupun negara di dunia yang mengenal partai dalam pengertian modern sekarang ini.

Yang dikenal saat itu adalah  kelompok-kelompok di parlemen, kelompok masyarakat dengan aliran kepentingan seperti filsafat, kultural dan sejenisnya. Satu abad kemudian, 1950-an hampir semua nation-states di dunia telah memiliki partai politik. Bahkan bagi negara-negara jajahan, partai politik memiliki posisi tersendiri di masyarakat, yaitu menjadi alat perjuangan, kekuatan melawanan dan  menentang penjajah.
Partai politik dapat didefinisikan, sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik–(biasanya) dengan cara konstitusional–untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi yang mencakup semua kegiatan sukarela; turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, dan turut serta–secara langsung atau tak langsung– dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan ini juga  mencakup: memilih pada pemilu, menjadi anggota partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar